duniafintech.com – Perkembangan ekonomi digital di Indonesia perlahan-lahan bergerak menuju ekosistem terbesar se-Asia Tenggara, masyarakat semakin familiar dengan berbagai pilihan dan layanan bertransaksi. Salah satunya dengan mengajukan pinjaman atau pembiayaan. Saat ini fintech peer to peer lending solusi pinjaman bagi masyarakat yang tidak mempunyai rekening bank (unbankable). Tentu alasannya karena proses yang lebih cepat dan mudah.
Menurut data dari Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam Fintech Forum, perkembangan fintech peer to peer lending adalah paling pesat diantara financial technology (fintech) lainnya. Perkembangan penyaluran pinjaman P2P kepada invididu/bisnis sebesar 40%, disusul dengan perkembangan terbesar selanjutnya terdapat di jenis fintech pembayaran (payments) sebesar 34%.
Fintech peer to peer lending solusi pinjaman yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Karena menurut data dari OJK, masih ada 100 juta masyarakat Indonesia membutuhkan pinjaman hingga US$70 miliar. Kehadiran fintech lending dinilai menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat unbankable. Saat ini baru ada 127 perusahaan fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK dan sudah melayani 15 juta peminjam. Namun, angka ini masih jauh dari total dari kebutuhan yang ada.
Baca Juga :
- Bank Indonesia Tekankan Pentingnya QR Code untuk Peningkatan Perekonomian
- Optimasi Ekonomi Digital, Presiden Jokowi Resmikan Palapa Ring
- Pentingnya Memiliki Asuransi Pribadi Selain dari Kantor, Perlu Diingat untuk Para Karyawan!
Ketua Harian AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia) Kuseryansyah mengatakan kehadiran fintech peer to peer lending sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia karena tingginya kebutuhan pembiayaan. Terutama bagi mereka mereka yang belum terjamah oleh bank. Jadi fintech peer to peer lending solusi pinjaman bagi unbankable juga manfaat bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Kuseryansyah menambahkan, sejauh ini pemahaman publik dan khalayak mengenai jasa keuangan fintech lending masih cukup rendah. Maka dari itu, AFPI dan semua para pemangku kepentingan termasuk OJK secara aktif turut melakukan kegiatan yang meningkatkan literasi keuangan. Salah satunya melalui acara Fintech Talk. Apalagi saat ini pemerintah tengah menargetkan untuk meningkatkan inklusi keuangan sebesar 75% di tahun ini.
-Vidia Hapsari-
