Alasan Forum Ekonomi Dunia Rancang UU Hak Pengguna Blockchain

    blockchain
    ilustrasi

    DuniaFintech.com – Belakangan ini hadir beberapa wacana yang berkembang di forum ekonomi antar bangsa. Salah satunya teknologi blockchain yang dinilai perlu dikaji dari segi hak pengguna.

    Sheila Warren selaku penanggung jawab distribusi buku putih blockchain menyebut, pihaknya telah menyiapkan segala pemenuhan hak pengguna yang mumpuni untuk kenyamanan para pengguna. Menurutnya hal ini sudah disiapkan secara matang.

    “Kami menyadari bahwa evolusi pada teknologi tidak secara ajaib menghadirkan perlindungan kepada pengguna,”

    “Sejatinya, perlindungan pengguna merupakan hasil dari dedikasi dan komitmen penyelenggara teknologi yang memang sudah dirancang,”

    “Tanpa tindakan inisiatif ini, konsekuensi dan resiko yang dihadirkan akan sangat meluas,”

    Selain Sheila, Sumedha Desmukh selaku spesialis proyek buku putih blockchain di forum ekonomi dunia menyebut, teknologi ini sempat mengalami konsekuensi nyata atas pengacuhan terhadap hak pengguna.

    Sumedha mengatakan kepada CoinDesk, sifat dinamis ‘black box‘ ini, dimulai dari proses ICO, berpotensi membuat pengguna menganggap teknologi ini sebagai penipuan, bisnis yang rentan serta potensi terjadinya kerugian material, untuk beberapa orang yang kurang memahami.

    Baca juga:

    UU Hak Pengguna Blockchain

    Banyak hal yang dapat dipertaruhkan, jika undang-undang hak pengguna pada teknologi blockchain diacuhkan. Lansiran CoinDesk menyebut, terdapat 3 permasalahan yang muncul, ada pun diantaranya

    • Meresikokan Pengguna

    Perlindungan bottom-line kepada pengguna memang layak dipertimbangkan sejak dini. Teknologi blockchain perlu memerhatikan hal ini lantaran menawarkan jasa berbasiskan data, agar potensi pelanggaran dan konsekuensi lanjutan dapat diminimalisir.

    • Menghapus Kecurigaan Terhadap Teknologi

    Untuk beberapa pemain teknologi, akan sangat mudah memanfaatkan produknya, baik dalam menggali seluruh potensi yang dimiliki. Namun di satu sisi, tidak menutup kemungkinan bila pemain teknologi tersebut secara segaja melakukan tindakan non-kompetitif seperti merugikan konsumen. Tindakan ini tentunya bertolak belakang dari prinsip dasar yakni desentralisasi, pivasi serta keadilan untuk para pemula.

    • Penyetaraan Teknologi dan Keuangan

    Adopsi teknologi merupakan sesuatu yang sangat mudah dipahami untuk beberapa penduduk di wilayah dengan perekonomian yang kuat. Hal tersebut tidak berlaku kepada sebaliknya. Hal ini juga menjadi kontradiktif untuk mencapai inklusi keuangan. Meski dirancang khusus untuk menciptakan inklusi, namun secara teknis teknologi juga mampu membuat kondisi justru menjadi semakin eksklusif.

    (DuniaFintech/FauzanPerdana)

    Komentar